Banggar DPRD Kabupaten Bandung Bahas APBD 2025: Fokus pada Infrastruktur dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

 

HAJI TARYA CENTRE.COM.Kab. Bandung, - Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung mengadakan rapat kerja untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Rapat ini merupakan bagian dari proses legislasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran yang disusun sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Bandung.

Rapat tersebut dihadiri oleh anggota Banggar DPRD Kabupaten Bandung, perwakilan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta pejabat terkait lainnya. Kepala BKAD beserta jajaran hadir untuk memberikan masukan dan klarifikasi terkait penyusunan anggaran.

Keterlibatan BKAD dalam rapat ini penting untuk memastikan bahwa aspek teknis dan administratif anggaran telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Salah satu fokus utama dalam rapat ini adalah penanganan kemacetan lalu lintas yang semakin meningkat di beberapa titik strategis di Kabupaten Bandung. Kemacetan tidak hanya menghambat mobilitas warga tetapi juga berdampak negatif pada perekonomian lokal. Oleh karena itu, alokasi anggaran untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan menjadi prioritas dalam APBD 2025. Selain itu, optimalisasi pengelolaan parkir juga dibahas sebagai upaya untuk mengurangi kemacetan di area perkotaan.

Penerangan Jalan Umum (PJU) juga menjadi topik penting dalam rapat tersebut. Kurangnya penerangan di beberapa wilayah telah menimbulkan kekhawatiran terkait keamanan dan kenyamanan warga. Oleh karena itu, peningkatan dan perawatan PJU diusulkan untuk mendapatkan porsi anggaran yang memadai dalam APBD 2025.

Selain infrastruktur, Banggar DPRD Kabupaten Bandung juga menyoroti pentingnya meningkatkan minat baca masyarakat. Dalam rapat kerja yang diadakan tiga bulan sebelumnya, Komisi D membahas berbagai strategi dan program untuk memperkuat fasilitas perpustakaan daerah. Hal ini mencakup pengadaan buku baru, peningkatan akses digital, dan program literasi untuk berbagai kalangan.

Peningkatan minat baca dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bandung.

Proses pembahasan APBD 2025 tidak berhenti pada rapat Banggar saja. Setelah rapat kerja, tahapan selanjutnya adalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung. Dalam rapat ini, dilakukan persetujuan pembahasan terhadap beberapa RAPERDA, termasuk APBD 2025. Selain itu, fraksi-fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum terkait nota pengantar Bupati mengenai rancangan APBD. Pandangan ini mencerminkan sikap dan masukan dari berbagai fraksi terhadap kebijakan anggaran yang diusulkan. Selanjutnya, Bupati Bandung memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi tersebut, yang kemudian menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan rancangan APBD.

Dalam proses legislasi ini, transparansi dan partisipasi publik menjadi elemen penting. DPRD Kabupaten Bandung berupaya untuk melibatkan masyarakat dalam memberikan masukan terhadap rancangan anggaran. Hal ini dilakukan melalui berbagai forum dan media komunikasi, sehingga anggaran yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Pentingnya perencanaan anggaran yang tepat sasaran tidak hanya berdampak pada pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan alokasi anggaran yang sesuai, diharapkan permasalahan seperti kemacetan, kurangnya fasilitas umum, dan rendahnya minat baca dapat diatasi secara efektif.

Sebagai informasi tambahan, pada tanggal 3 Maret 2025, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membahas realokasi APBD 2025 bersama Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Barat. Rapat kerja tersebut membahas sejumlah hal, mulai dari realokasi APBD 2025 Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Meskipun konteksnya berbeda, hal ini menunjukkan bahwa proses penyesuaian anggaran merupakan dinamika yang umum terjadi dalam pemerintahan daerah.

Secara keseluruhan, rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bandung memainkan peran krusial dalam menentukan arah pembangunan daerah. Melalui pembahasan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan APBD 2025 dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung.

Admin HTC Pengelola HajitaryaCentre.com, berbagi informasi, dan berbagai topik menarik

Berbagi :