Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan: Pansus LKPJ DPRD Kabupaten Bandung Lakukan Kunjungan Kerja ke DPRD Kabupaten Sumedang

HAJI TARYA CENTRE.COM.Kab. Sumedang, - Dalam upaya meningkatkan efektivitas penyusunan dan evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah, Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kabupaten Bandung melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Sumedang. Kegiatan ini bertujuan untuk berbagi wawasan, memperdalam pemahaman terkait tata kelola pemerintahan, serta meninjau implementasi kebijakan yang telah berhasil diterapkan di Kabupaten Sumedang.

Kunjungan ini dipimpin langsung oleh H. Tarya Witarsa, S.Ag., selaku Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bandung, yang turut serta dalam diskusi strategis mengenai pengelolaan program pembangunan daerah dan mekanisme pengawasan kinerja pemerintah.

Membangun Sinergi Antardaerah dalam Pengelolaan Pemerintahan

Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang rapat DPRD Kabupaten Sumedang, delegasi DPRD Kabupaten Bandung disambut hangat oleh jajaran pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sumedang. Diskusi yang berlangsung secara konstruktif ini membahas berbagai aspek penting dalam penyusunan LKPJ, termasuk peningkatan transparansi, efektivitas perencanaan anggaran, serta optimalisasi pengawasan terhadap program-program pemerintah daerah.

H. Tarya Witarsa, S.Ag. dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen DPRD Kabupaten Bandung dalam menghadirkan sistem pemerintahan yang lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa penyusunan LKPJ tidak hanya menjadi laporan formalitas, tetapi juga benar-benar mencerminkan capaian dan tantangan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Dengan belajar dari keberhasilan Kabupaten Sumedang, kami berharap dapat mengadopsi strategi yang tepat dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bandung,” ungkapnya.

Belajar dari Keberhasilan Kabupaten Sumedang

Kabupaten Sumedang dikenal sebagai salah satu daerah yang berhasil menerapkan inovasi dalam tata kelola pemerintahan. Dalam diskusi tersebut, DPRD Kabupaten Sumedang menjelaskan berbagai strategi yang telah diterapkan dalam penyusunan dan pelaksanaan LKPJ, termasuk pemanfaatan teknologi digital dalam monitoring program pembangunan serta optimalisasi peran DPRD dalam pengawasan dan evaluasi kebijakan daerah.

Salah satu poin menarik yang dibahas adalah bagaimana Kabupaten Sumedang berhasil memadukan sistem berbasis data dalam penyusunan laporan kinerja pemerintahan. Dengan pendekatan ini, DPRD dapat melakukan analisis yang lebih akurat terkait efektivitas program-program yang dijalankan oleh pemerintah daerah.

Menanggapi hal tersebut, H. Tarya Witarsa, S.Ag. menyatakan ketertarikannya untuk mengembangkan sistem serupa di Kabupaten Bandung. “Kami melihat bahwa pendekatan berbasis data sangat membantu dalam meningkatkan transparansi dan akurasi dalam penyusunan LKPJ. Ini bisa menjadi referensi penting bagi Kabupaten Bandung untuk memperkuat mekanisme evaluasi kinerja pemerintah daerah,” ujarnya.

Optimalisasi Pengawasan dan Evaluasi Program Pemerintah

Selain berbicara mengenai penyusunan LKPJ, kunjungan kerja ini juga menyoroti pentingnya peran DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan dan program-program pembangunan daerah. Dalam hal ini, DPRD Kabupaten Sumedang memaparkan berbagai metode yang digunakan untuk memastikan bahwa program yang telah dirancang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

DPRD Kabupaten Bandung menyatakan komitmennya untuk semakin menguatkan pengawasan terhadap kebijakan daerah, terutama dalam memastikan bahwa setiap program yang dijalankan memiliki dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kami akan terus berupaya memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. DPRD harus menjadi garda terdepan dalam mengawal pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berpihak pada rakyat,” tegas H. Tarya Witarsa, S.Ag.

Harapan dan Tindak Lanjut

Kunjungan kerja ini diakhiri dengan kesepakatan untuk menjalin kerja sama yang lebih erat antara DPRD Kabupaten Bandung dan DPRD Kabupaten Sumedang dalam berbagai aspek pemerintahan, termasuk pertukaran pengalaman dan penguatan sinergi dalam pembentukan regulasi daerah.

DPRD Kabupaten Bandung berharap bahwa hasil dari kunjungan ini dapat segera diimplementasikan dalam penyusunan LKPJ di Kabupaten Bandung, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih profesional, transparan, dan bertanggung jawab.

“Kami optimis bahwa dengan kerja sama dan pertukaran wawasan ini, Kabupaten Bandung dapat semakin maju dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Ini adalah langkah nyata menuju pembangunan yang lebih baik, lebih inovatif, dan lebih berpihak pada masyarakat,” tutup H. Tarya Witarsa, S.Ag.

Dengan adanya upaya ini, DPRD Kabupaten Bandung menunjukkan komitmennya dalam mendorong perbaikan sistem pemerintahan, sehingga dapat lebih efektif dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga legislatif yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Semoga kunjungan kerja ini menjadi langkah awal dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang semakin baik di Kabupaten Bandung.