H. Tarya Witarsa Dorong Dukungan Bersama dalam Penerapan Rencana Aksi Strategi Pemberantasan Korupsi KPK

HAJI TARYA CENTRE.COM.Kab. Bandung - Komitmen membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel kembali ditegaskan oleh Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bandung, H. Tarya Witarsa, S.Ag. Saat menghadiri kegiatan yang mengangkat tema Metode Rencana Aksi Strategi Pemberantasan Korupsi yang digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), H. Tarya menekankan pentingnya dukungan semua pihak dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi.

Kegiatan ini menjadi momen strategis yang dihadiri berbagai unsur, mulai dari perwakilan pemerintah daerah, masyarakat sipil, hingga pelaku dunia usaha. Kehadiran KPK di forum ini memberikan ruang dialog terbuka mengenai strategi yang tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi lebih jauh menyentuh pencegahan, pembinaan integritas, serta penumbuhan budaya anti korupsi sejak dini.

Dalam sambutannya, H. Tarya menegaskan bahwa pemberantasan korupsi bukanlah agenda sempit yang hanya menjadi tugas KPK atau aparat penegak hukum semata. Menurutnya, korupsi adalah musuh bersama yang dampaknya merusak sendi-sendi pembangunan bangsa, menghambat pelayanan publik, dan memperlebar jurang ketidakadilan.

“Pertanyaan siapa yang harus bertanggung jawab dalam pemberantasan korupsi sudah tidak relevan lagi. Jawaban sebenarnya adalah kita semua. Pemerintah, DPRD, masyarakat, bahkan dunia usaha, semuanya memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk ikut andil dalam membangun sistem yang bersih dan berintegritas,” tegasnya.

Strategi Pemberantasan Korupsi: Dari Pencegahan hingga Budaya Integritas

Metode rencana aksi strategi yang dipaparkan KPK dalam kegiatan ini menekankan enam aspek utama: pencegahan, pendidikan, pengawasan, penindakan, penguatan tata kelola, serta pembudayaan nilai-nilai integritas. Dengan pendekatan komprehensif ini, diharapkan pemberantasan korupsi tidak berhenti pada proses hukum, tetapi meluas hingga membangun kesadaran kolektif di seluruh lapisan masyarakat.

H. Tarya dalam diskusi menyampaikan pandangannya bahwa peran legislatif sangat krusial dalam mengawal rencana aksi ini. DPRD, selain menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah, juga harus menjadi teladan dalam integritas, keterbukaan, dan transparansi.

“Kami di DPRD Kabupaten Bandung siap mendukung langkah KPK dengan memperkuat pengawasan, memastikan anggaran digunakan sesuai aturan, dan membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya. Dengan begitu, tata kelola pemerintahan akan semakin dipercaya oleh masyarakat,” ujar H. Tarya.

Mengapa Penting Dukung Bersama?

Jawaban atas pertanyaan mengapa strategi pemberantasan korupsi ini penting begitu jelas: korupsi telah lama menjadi penghambat terbesar kemajuan bangsa. Data yang dipaparkan KPK dalam forum menunjukkan bahwa praktik korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara.

Dalam konteks Kabupaten Bandung, H. Tarya mengingatkan bahwa transparansi dalam pembangunan daerah merupakan kunci untuk mencapai tujuan pembangunan yang berpihak pada rakyat. Setiap rupiah yang digelontorkan dalam APBD harus bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka, dan setiap program harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Apabila kita semua mendukung gerakan ini dengan konsisten, maka bukan hanya angka korupsi yang bisa ditekan, tapi juga budaya kerja yang lebih jujur, disiplin, dan profesional akan tumbuh di kalangan aparatur maupun masyarakat,” tambahnya.

Kapan dan Bagaimana Rencana Aksi Diterapkan?

Kegiatan yang berlangsung pada pekan ini di Kabupaten Bandung bukan hanya seremonial, melainkan juga menandai dimulainya penerapan rencana aksi yang akan dijalankan secara berkesinambungan. Dalam paparannya, perwakilan KPK menekankan bahwa implementasi strategi pemberantasan korupsi dilakukan dalam jangka pendek, menengah, hingga panjang, dengan evaluasi berkala untuk mengukur efektivitas program.

Metode penerapannya pun dirancang dengan melibatkan berbagai stakeholder. Pemerintah daerah dituntut memperkuat sistem pelayanan publik berbasis digital untuk menutup celah praktik korupsi. Dunia usaha diajak berkomitmen pada etika bisnis yang bersih, sementara masyarakat didorong untuk berani melaporkan apabila menemukan praktik korupsi melalui kanal yang sudah disediakan KPK.

H. Tarya menegaskan bahwa langkah-langkah nyata ini harus terus dikawal bersama. “Penerapan rencana aksi bukan hanya soal teknis, tetapi juga soal komitmen moral. Kita harus berani membangun budaya malu terhadap korupsi, karena selama mentalitas ini tidak tumbuh, strategi sebesar apa pun akan sulit membuahkan hasil,” ungkapnya.

Harapan untuk Masa Depan

Mengakhiri kegiatan, H. Tarya mengajak semua pihak untuk meneguhkan komitmen dalam mendukung agenda besar pemberantasan korupsi. Ia percaya bahwa dengan sinergi yang kuat, Kabupaten Bandung khususnya, dan Indonesia pada umumnya, bisa menjadi lebih bersih, transparan, serta akuntabel.

“Indonesia bebas korupsi adalah cita-cita kita bersama. Mungkin jalan yang ditempuh tidak mudah, tetapi dengan niat tulus, kerja sama, dan pengawasan yang konsisten, saya yakin kita bisa mencapainya. Mari kita jadikan rencana aksi ini sebagai gerakan nyata, bukan sekadar wacana,” pungkas H. Tarya dengan penuh optimisme.

Kegiatan ini menutup dengan penandatanganan komitmen bersama dan sesi tanya jawab yang berlangsung interaktif. Suasana penuh semangat terlihat dari para peserta yang berharap strategi ini tidak hanya berhenti di atas kertas, melainkan benar-benar membawa perubahan nyata di lapangan.