Komisi C DPRD Kabupaten Bandung Bahas Optimalisasi Proyek PJU Melalui Skema KPBU: Wujudkan Jalan yang Aman dan Terang bagi Masyarakat
HAJI TARYA CENTRE.COM.Kab. Bandung - Selasa, 28 Oktober 2025, menjadi hari penting bagi upaya peningkatan pelayanan publik di bidang infrastruktur penerangan jalan di Kabupaten Bandung. Komisi C DPRD Kabupaten Bandung menggelar rapat kerja bersama Dinas Perhubungan (DISHUB) dan PT Titis di ruang rapat DPRD Kabupaten Bandung. Pertemuan ini membahas secara mendalam rencana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk proyek Penerangan Jalan Umum (PJU), yang diharapkan menjadi terobosan baru dalam tata kelola infrastruktur daerah yang lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bandung, H. Tarya Witarsa, S.Ag., dihadiri oleh jajaran pejabat Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, perwakilan dari PT Titis selaku mitra swasta yang terlibat dalam skema KPBU, serta sejumlah anggota dewan yang turut memberikan pandangan dan masukan strategis terhadap pelaksanaan program tersebut.
Dalam sambutannya, H. Tarya Witarsa menegaskan bahwa rapat ini bukan sekadar agenda formal, melainkan bentuk nyata tanggung jawab DPRD dalam memastikan setiap program pembangunan, terutama yang melibatkan kerjasama dengan pihak swasta, berjalan dengan prinsip akuntabilitas dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat.
“Penerangan jalan umum bukan hanya soal lampu yang menyala di malam hari, tetapi berkaitan erat dengan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan warga. Melalui skema KPBU ini, kita ingin memastikan pembangunan infrastruktur PJU bisa terlaksana secara berkelanjutan tanpa membebani keuangan daerah secara langsung,” ujar H. Tarya dengan tegas.
Rapat berjalan dalam suasana serius namun konstruktif. Pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung memaparkan latar belakang dan urgensi penerapan model KPBU untuk proyek PJU. Berdasarkan data yang disampaikan, saat ini masih terdapat sejumlah titik di wilayah Kabupaten Bandung yang minim penerangan, terutama di jalur-jalur penghubung antar-kecamatan dan kawasan pedesaan. Kondisi tersebut tidak hanya menghambat aktivitas ekonomi masyarakat di malam hari, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas dan tindak kriminalitas.
Melalui pola KPBU, pemerintah daerah dapat bermitra dengan pihak swasta dalam hal pembiayaan, pembangunan, dan pemeliharaan infrastruktur. PT Titis sebagai mitra potensial diharapkan dapat membawa inovasi dan efisiensi dalam pengelolaan sistem PJU berbasis teknologi hemat energi, seperti penggunaan lampu LED dan sistem pengendalian otomatis berbasis Internet of Things (IoT).
Perwakilan dari PT Titis dalam paparannya menjelaskan bahwa proyek KPBU PJU ini dirancang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar penerangan, tetapi juga sebagai langkah menuju smart infrastructure yang ramah lingkungan dan hemat energi. “Kami ingin menghadirkan sistem PJU yang modern, efisien, dan bisa dipantau secara digital. Hal ini sejalan dengan visi Kabupaten Bandung yang terus bertransformasi menuju daerah yang BEDAS — Bersih, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera,” jelasnya.
Komisi C DPRD, yang membidangi urusan infrastruktur, lingkungan, dan energi, memberikan sejumlah catatan penting dalam rapat tersebut. H. Tarya menekankan bahwa kerja sama dengan pihak swasta harus memperhatikan aspek keberlanjutan, keterbukaan informasi, serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan melalui mekanisme kerja sama ini benar-benar memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Selain efisiensi dan efektivitas, transparansi menjadi hal yang mutlak. Masyarakat harus bisa merasakan dampaknya, baik dari sisi keamanan di jalan maupun peningkatan kualitas lingkungan,” tutur H. Tarya.
Selain membahas aspek teknis dan finansial, rapat juga menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor. DPRD menilai bahwa keberhasilan program PJU melalui KPBU tidak hanya bergantung pada Dishub dan mitra swasta, tetapi juga memerlukan dukungan dari berbagai instansi, termasuk dinas lingkungan hidup dan pemerintah kecamatan. Sinergi tersebut akan memastikan bahwa penempatan dan pembangunan PJU benar-benar sesuai kebutuhan lapangan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar.
Beberapa anggota dewan yang hadir juga menyampaikan aspirasi masyarakat terkait kondisi penerangan jalan di daerah pemilihannya masing-masing. Mereka menekankan agar proyek ini dapat memperhatikan pemerataan pembangunan, tidak hanya terfokus di wilayah perkotaan tetapi juga menyentuh pelosok desa yang masih minim fasilitas penerangan.
Dalam sesi akhir rapat, H. Tarya Witarsa kembali menegaskan bahwa Komisi C akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap setiap tahapan proyek KPBU ini. Pengawasan tidak hanya mencakup proses administrasi, tetapi juga implementasi di lapangan, agar hasil yang dicapai benar-benar sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan masyarakat.
“DPRD memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan bahwa proyek ini berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Kita tidak boleh hanya menilai dari sisi pembangunan fisiknya, tetapi juga dari kebermanfaatannya bagi rakyat. Setiap tiang lampu yang berdiri harus menjadi simbol hadirnya pemerintah di tengah masyarakat,” ujar beliau menutup rapat dengan penuh makna.
Setelah rapat kerja ditutup, H. Tarya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang hadir, termasuk jajaran Dishub dan PT Titis, atas keterbukaan dan komitmen mereka dalam membangun sinergi untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Bandung. Ia juga berharap agar proses kerja sama KPBU ini dapat segera direalisasikan dengan memperhatikan seluruh rekomendasi dari Komisi C.
Rapat kerja tersebut menandai langkah awal penting dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, legislatif, dan dunia usaha dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih berkualitas. Proyek penerangan jalan melalui skema KPBU diharapkan mampu menghadirkan solusi yang tidak hanya efisien secara anggaran, tetapi juga efektif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Dengan semangat transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi, Komisi C DPRD Kabupaten Bandung terus menunjukkan komitmennya untuk mendorong pembangunan daerah yang tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga berkelanjutan secara sosial dan lingkungan. Seperti yang disampaikan H. Tarya Witarsa, “Penerangan jalan bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga simbol dari terang harapan masyarakat terhadap masa depan Kabupaten Bandung yang lebih aman, nyaman, dan BEDAS.”
Posting Komentar untuk "Komisi C DPRD Kabupaten Bandung Bahas Optimalisasi Proyek PJU Melalui Skema KPBU: Wujudkan Jalan yang Aman dan Terang bagi Masyarakat"