Komisi C DPRD Kabupaten Bandung Tinjau Kinerja Dinas Koperasi dan UKM: Pastikan Program Pro UMKM Berjalan Efektif

HAJI TARYA CENTRE.COM.Kab. Bandung - Dalam upaya memperkuat fungsi pengawasan terhadap jalannya program pemerintah daerah, Komisi C DPRD Kabupaten Bandung yang dipimpin oleh Ketua Komisi, H. Tarya Witarsa, S.Ag., melaksanakan kunjungan lapangan (Practical Handover/PHO) ke Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung.

Kegiatan tersebut berlangsung dengan penuh keseriusan dan semangat kolaboratif antara pihak legislatif dan eksekutif, sebagai bentuk komitmen bersama dalam memastikan bahwa setiap program yang dijalankan oleh pemerintah benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

DPRD Turun Langsung ke Lapangan

Kunjungan kerja ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan bagian dari fungsi strategis DPRD dalam melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja pemerintah daerah. Dalam kesempatan itu, H. Tarya Witarsa bersama anggota Komisi C lainnya meninjau langsung berbagai aspek pelaksanaan program yang dijalankan oleh Dinas Koperasi dan UKM, mulai dari pelatihan kewirausahaan, pemberdayaan koperasi, hingga penyaluran bantuan modal usaha bagi pelaku UMKM di Kabupaten Bandung.

Dalam dialognya dengan jajaran Dinas Koperasi dan UKM, H. Tarya Witarsa menekankan pentingnya efektivitas program agar tidak hanya terserap secara administratif, tetapi juga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ia menegaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran publik digunakan dengan tepat sasaran.

“Kita ingin memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM benar-benar memberikan manfaat nyata bagi para pelaku usaha kecil. Karena mereka adalah tulang punggung ekonomi daerah,” ujar H. Tarya Witarsa dalam kesempatan tersebut.

Beliau menambahkan bahwa pengawasan lapangan seperti ini adalah bentuk nyata komitmen DPRD dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Menurutnya, di tengah dinamika ekonomi saat ini, penguatan sektor UMKM menjadi sangat penting karena sektor inilah yang terbukti paling tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi.

Mendorong UMKM Naik Kelas

Selama kegiatan berlangsung, Komisi C mendapatkan berbagai paparan mengenai capaian program, tantangan lapangan, dan inovasi yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM. Salah satu yang menjadi perhatian adalah program peningkatan kapasitas UMKM agar mampu naik kelas dan bersaing di pasar digital maupun global.

H. Tarya menyampaikan apresiasi terhadap langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Dinas, namun tetap menekankan perlunya pengawasan dan pendampingan yang berkelanjutan. Menurutnya, penguatan kelembagaan koperasi dan UMKM tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan membutuhkan proses pembinaan yang sistematis serta dukungan dari berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan masyarakat.

“Kita tidak bisa berhenti hanya pada pelatihan atau penyaluran bantuan modal. Yang lebih penting adalah keberlanjutan program dan pendampingan. UMKM harus didorong agar mandiri dan bisa mengembangkan inovasi sesuai dengan kebutuhan zaman,” jelasnya.

Selain itu, beliau juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor, terutama dalam hal pemasaran dan digitalisasi. Menurut H. Tarya, banyak pelaku UMKM yang masih kesulitan mengakses pasar karena keterbatasan pengetahuan teknologi dan jaringan distribusi. Oleh karena itu, DPRD siap mendorong sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, serta lembaga pendidikan dalam membangun ekosistem UMKM yang berdaya saing tinggi.

Transparansi dan Akuntabilitas Jadi Fokus

Dalam kunjungan tersebut, Komisi C juga menyoroti aspek transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program. Sebagai lembaga pengawas, DPRD ingin memastikan bahwa seluruh kegiatan di Dinas Koperasi dan UKM dijalankan sesuai dengan prinsip good governance — mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program.

“Kita tidak hanya bicara tentang output, tapi juga outcome. Bagaimana dampak dari program ini terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat harus terukur dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas H. Tarya.

Selain melakukan peninjauan administratif, rombongan DPRD juga berdialog langsung dengan beberapa pelaku UMKM binaan yang hadir dalam kegiatan tersebut. Mereka menyampaikan pengalaman, kendala, dan harapan terhadap pemerintah daerah agar terus memperluas dukungan, terutama dalam hal akses modal, pelatihan manajemen usaha, serta promosi produk lokal.

Harapan untuk Sinergi Berkelanjutan

Kegiatan kunjungan lapangan ini ditutup dengan komitmen bersama untuk terus memperkuat sinergi antara DPRD dan perangkat daerah dalam membangun Kabupaten Bandung yang lebih BEDAS — Bersih, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera.

H. Tarya Witarsa menegaskan bahwa Komisi C akan terus melakukan pendampingan dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap berbagai program pemberdayaan ekonomi rakyat, agar arah pembangunan ekonomi daerah semakin terarah dan berkelanjutan.

“Kami berharap hasil kunjungan ini tidak berhenti di laporan, tetapi menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bersama. DPRD akan terus mendorong agar kebijakan pro-rakyat benar-benar terlaksana secara maksimal,” ujarnya.

Menurutnya, semangat kolaborasi adalah kunci dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah ke depan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan legislatif dan partisipasi aktif masyarakat. Oleh sebab itu, kunjungan seperti ini menjadi sarana penting untuk memperkuat komunikasi dan membangun kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan daerah.

Dengan terselenggaranya kegiatan kunjungan lapangan (PHO) ini, DPRD Kabupaten Bandung berharap dapat memperkuat fondasi kerja sama yang solid antara lembaga legislatif dan eksekutif, sekaligus memastikan bahwa setiap program pembangunan benar-benar berpihak pada masyarakat kecil.

Di tengah semangat perubahan dan cita-cita menjadikan Kabupaten Bandung yang lebih maju, kegiatan pengawasan lapangan ini menjadi bukti nyata bahwa DPRD tidak hanya hadir dalam ruang rapat, tetapi juga turun langsung ke lapangan untuk mendengar, melihat, dan merasakan apa yang dibutuhkan rakyatnya.

“Dengan kerja nyata, pengawasan yang konsisten, dan sinergi yang kuat, kita bisa mewujudkan Kabupaten Bandung yang lebih berdaya, mandiri, dan sejahtera,” tutup H. Tarya Witarsa.